Pemilihan Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan pemilukada, memang bukan hal baru bagi masyarakat kabupaten pekalongan. Namun mesti dipahami bahwa setiap tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki titik-titik rawan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi konflik antar masa pendukung kandidat
Tahap pertama yakni Penjaringan calon. Tahap kedua yakni Tahap kampanye, pada tahap ini semestinya semua kandidat berada pada kerangka visi dan misi. Bukan justru menciptakan yang akan memancing saling serang antar kelompok pendukung kandidat. Yang mesti dibangun oleh kandidat adalah menjadi contoh teladan membangun politik yang damai dan santun bukan membangun dan menularkan emosi yang buruk kepada massa dan masyarakat.
Tahapan ketiga yakni tahap pemungutan dan perhitungan suara, Pemilukada di beberapa daerah dapat menjadi pelajaran bahwa sangat mungkin terjadi manipulasi hasil penghitungan suara, dan bagi pihak yang tidak puas dan merasa dirugikan tentu akan bereaksi pada tahap ini. Pada tahapan ini kinerja panwaslu akan dipertaruhkan untuk mengawasi kinerja KPPS dan PPS disamping optimalisasi para saksi masing-masing kandidat.
Tahapan terakhir yakni tahap pengumuman hasil pengitungan suara. Banyak orang tidak bisa menghargai kemenangan orang lain dan mengakui kekalahan diri sendiri sebagai introspeksi diri dimasa depan. Pada fase setelah pemilihan ini sangat mungkin terjadi mobilisasi massa kandidat dikarenakan kalah dalam pemilihan dan tidak bisa menerima kekalahan itu.
Semua kerawanan pada tahapan pemilukada sebenarnya tidak akan menimbulkan konflik antar massa bila para elite politik memulai membangun kekuatan politiknya dengan cara-cara yang santun, etis dan tidak mencedarai hak-hak orang lain, karena pada akhirnya yang akan dirugikan adalah masyarakat.
Elite politik bisa menjadi sumber konflik politik, bisa juga menjadi peminimalisir konflik. Karena yang membangun isu dan opini publik adalah elite politik, jika isu yang dibangun sifatnya mendidik dan tidak memecah belah masyarakat maka konflik akan terelakkan. Namun sebaliknya jika para elite politik mengesampingkan politik santun dan mengedapankan keinginannya untuk berkuasa dengan menggunakan segala cara maka mereka akan memanfaatkan kelompok massa dengan cara yang negatif sebagaipolitik menuju kekuasaan.
Politik Pemilukada mestinya terbebas dari ajang mempertontonkan kemahiran berfitnah, menjelek-jelekakan kandidat lain. Sehingga yang menjadi acuan tunggal masyarakat dalam memilih pemimpinnya adalah visi dan misi para kandidat pimpinan daerah yang bersaing.
Berbagai konflik yang muncul pada pemilukada jelas didasari perbedaan kepentingan yang dibawa masing-masing kandidat. Konflik ini yang harus dikelola agar kepentingan masyarakat tidak terganggu. Sumber konflik pada setiap Pemilukada biasanya atas dasar adanya konflik yang dibangun sebelum Pemilukada digelar, artinya pihak yang berkonflik memang memiliki sejarah kepentingan antar kelompok dan elit politik yang satu dengan lainnya. Kemenangan pada Pemilukada dianggap sebagai simbol kemenangan satu kelompok dan elit.
Selain itu, yang sangat berpotensi merangsang timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat adalah kompetisi politik yang tidak sehat seperti dengan menggunakan politik uang, cara – cara diluar susila dan sikap arogan. Sikap arogan biasanya ditunjukkan dengan pendekatan-pendekatan premanisme untuk menakuti kelompok lain. Sikap premanisme ini akan diikuti oleh perasaan bahwa kelompoknya yang paling kuat, paling hebat, mau menang sendiri dan setiap permasalahan akan diselesaikan dengan cara premanisme bukan dengan tindakan-tindakan yang rasional melainkan emosional.
Menurut hemat saya, Pemilukada bisa berjalan dengan Santun jika nilai-nilai luhur seperti etika dan budaya politik yang dikedepankan. Masyarakat jawa dikenal dengan konsep politiknya yang sangat santun. Santun dalam berbahasa, sopan dalam bersikap, tidak menfitnah orang lain dan mendidik rakyat untuk cerdas, kritis terhadap pemimpin. Semoga politik dalam pemilukada kali ini tetap berada pada nilai-nilai Islami, sehinga tetap berada pada kerangka budaya politik santun. Sehingga siapapun yang terpilih. Dapat diterima dengan baik oleh seluruh kandidat dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Serta komitmen pada visi dan misinya untuk membangun kabupaten pekalongan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya..amien.
